KPK Era Firli Bahuri Cs Hentikan 36 Perkara di Tahap Penyelidikan, Ini Penjelasannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Firli Bahuri cs telah menghentikan 36 perkara di tahap penyelidikan. Hal itu terkonfirmasi melalui Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. "Hal ini kami uraikan lebih lanjut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang Undang KPK," kata Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (20/2/2020).

Kata Ali, penghentian penyelidikan perkara dilakukan dengan sangat hati hati dan bertanggung jawab. KPK, imbuhnya, memiliki tiga pertimbangan untuk menghentikan 36 perkara pada tahap penyelidikan. Pertama, sejumlah penyelidikan sudah dilakukan sejak 2011, 2013, 2015.

Kedua, selama proses penyelidikan dilakukan tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana korupsi, dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. "Ketiga, untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR atau DPRD," jelas Ali. Di sisi lain, ia mengatakan penghentian perkara di tingkat penyelidikan bukanlah praktik yang baru dilakukan KPK.

Ali menguraikan, data 5 tahun terakhir sejak 2016 KPK sudah menghentikan penyelidikan sebanyak 162 kasus. Selain itu, Ali menjelaskan, sesuai dengan Pasal 40 UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 yang melarang KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan, maka di tahap penyelidikan KPK wajib memastikan seluruh kasus yang naik ke penyidikan memiliki bukti yang kuat. "Sehingga sudah sepatutnya proses penghentian sebuah perkara dilakukan di tahap penyelidikan," katanya.

"Sama halnya dengan pasca berlakunya UU KPK yang baru. Meskipun UU No. 19 Tahun 2019 membuka ruang secara terbatas bagi KPK untuk menghentikan perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan, namun KPK tetap wajib menangani perkara secara hati hati," sambung Ali. Untuk diketahui, pada Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2019 penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Sehingga atas dasar itu, kata Ali, dalam proses penyelidikan lah kecukupan bukti awal diuji sedemikian rupa.

Jika bukti cukup dapat ditingkatkan ke penyidikan, namun jika tidak cukup maka wajib dihentikan. "KPK perlu menyampaikan informasi ini sebagai bentuk perwujudan prinsip kepastian hukum sekaligus keterbukaan pada publik," kata Ali. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era kepemimpinan Firli Bahuri Cs telah menghentikan 36 penyelidikan dugaan korupsi sejak menjabat.

Diberitakan sebelumnya, penghentian penanganan perkara tersebut dilakukan sejak 20 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020. Dokumen itu juga menyebut sekira 21 Surat Perintah Penyidikan perkara korupsi sudah diterbitkan selama Firli Bahuri cs menjabat. Sehingga, tertuang dalam dokumen itu, bahwa ada 325 penyelidikan aktif yang dilakukan KPK hingga 20 Februari 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *