Keputusan Kemenhub Soal Transportasi Harusnya Lihat Perkembangan Angka Kasus Covid-19 IDI

Menteri Perhubungan telah merevisi Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 dengan Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19 Dalam Permenhub hasil revisi itu, batasan 50 persen kapasitas penumpang transportasi umum dihapuskan. Satuan Tugas (Satgas) Covid 19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai keputusan pemerintah tersebut tidak tepat di saat pandemi Covid 19 saat ini.

Ketua Satgas Covid 19 IDI Zubairi Djoerban mengatakan aturan yang dikeluarkan Menhub Budi Karya Sumadi itu seharusnya tetap mengedepankan dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. "Artinya ya harus pakai masker, jaga jarak, enggak boleh berkerumun dan kendaraan umum harus diawasi banget. Kan sekarang ini diganti kebijakan yang 50 persen sudah dibatalkan. Tapi sebetulnya keputusan menteri perhuhungan tetap harus jaga jarak," kata Zubairi Djoerban saat dihubungi, Kamis (11/6/2020). Ia pun tidak sepakat dengan langkah pemerintah dalam hal penghapusan batasan penumpang transportasi umum.

"Tetap harus pakai masker, dan sebetulnya judulnya harusnya jangan dibatalkan yang itu (kapasitas 50 persen kendaraan umum,red), judulnya tetap harus jaga jarak," katanya. Lebih lanjut, Zubairi menilai, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dan memperhatikan data perkembangan penanganan Covid 19. Terlebih, belakangan ini kasus Corona meningkat tajam.

"Kalau sekarang angka kematiannya masih belum turun banget, dan kemudian jumlah kenaikannya tinggi banget ya nanti dulu mestinya," ujarnya. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini juga mengatakan, penghapusan batas penumpang yang sebesar 50 persen menjadi 70 persen sangat beririsan dengan kebijakan tatanan kehidupan baru atau New Normal yang mulai dijalankan pemerintah. "Jadi ini memang serba sulit bagi pemerintah, kalau disatu pihak masih naik tapi disatu pihak yang lain dari sisi ekonomi mendapatkan kesulitan berat," jelasnya.

Berikut penjelasan mengenai new normal, besertapanduan pencegahan Covid 19 di tempat kerja. Istilah new normal kini sudah tak asing didengar oleh masyakat. Jika new normal diterapkan maka seseorang nantinya akan mengadopsi perilaku hidup berbeda agar menekan risiko penularan virus.

"Ya melakukan perilaku hidup berbeda dari biasanya, seperti bekerja tetapi dari rumah (work from home), saat keluar rumah menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan lain sebagainya," kata Yuli. Kehidupan yang dijalani masyarakat akan berubah, entah itu dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, spiritual, kesehatan, dan bahkan psikologisnya. "Sebelumnya, masyarakat perlu diberikan psikoedukasi atau pemahaman mengenai pengertian hal tersebut agar bisa menambah wawasan mereka," ungkap Yuli.

Hal tersebut bertujuan apabila diterapkan di masyarakat, mereka lebih bisa menerima dan menjalani aktivitas seperti biasa. "Masyarakat jadi tidak mudah panik dan stress karena harus melakukan aktivitas seperti biasa (normal) meski dengan menggunakan tatanan atau aturan yang baru jika pada akhirnya hal tersebut diterapkan," lanjutnya. Sebelumnya, dikutip dari , Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia akan memasuki tatanan kehidupan baru (new normal).

Menurut Jokowi, masyarakat harus berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid 19 karena virus itu tidak akan hilang. ”Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri (dengan bahaya Covid 19). Kita lawan Covid 19 dengan kedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan ketat,” kata Jokowi. Salah satu ketentuan dalam new normal adalah perusahaan wajib menerapkan physical distancing dengan jarak antar karyawan selama bekerja di lokasi kerja, baik kantor maupun industri, minimal 1 meter.

"Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll)," bunyi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 telah menyatakan bahwa PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun, dunia usaha tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan. Peliburan karyawan dalam jangka waktu yang lama dinilai bisa mengakibatkan ekonomi terhenti.

A. Kebijakan Manajemen dalam Pencegahan Penularan Covid 19 1) Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID19 di wilayahnya. 2) Pembentukan Tim Penanganan Covid 19 di tempat kerja yang terdiri dari Pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.

3) Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid 19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan. 4) Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. 5) Pengaturan bekerja dari rumah (work from home).

Menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah. B. Jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja selama PSBB berlangsung : 1) Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan Self Assessment Risiko Covid 19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid 19.

2) Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh. 3) Untuk pekerja shift : A) Jika memungkinkan tiadakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari)

B) Bagi pekerja shift 3 atur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun. 4) Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja. 5) Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.

6) Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, A) Higiene dan sanitasi lingkungan kerja B) Sarana cuci tangan

C) Physical Distancing dalam semua aktifitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll). D) Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut: C. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai Covid 19

1) Edukasi dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi Covid 19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar. 2) Materi edukasi yang dapat diberikan: A) Penyebab COVID 19 dan cara pencegahannya

B) Mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul. C) Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk D) Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan

E) Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamphlet, majalah dinding, dll di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja seperti di pintu masuk, area makan/kantin, area istirahat, tangga serta media audio & video yang disiarkan secara berulang. SMS/whats up blast ke semua pekerja secara berkala untuk mengingatkan. F) Materi edukasi dapat diakses pada www.covid19.go.id. “Dengan menerapkan panduan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi Covid 19 pada tempat kerja khususnya perkantoran dan industri, dimana terdapat potensi penularan akibat berkumpulnya banyak orang dalam satu lokasi,” kata Menkes Terawan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *