BPJS & Kutukan Sisifus

Dinaikkan Jokowi, diturunkan MA. Dinaikkan Jokowi lagi, akankah diturunkan MA lagi? Ya, nasib iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mungkin akan seperti Sisifus. Adalah Albert Camus (1913 1960), sastrawan eksistensialis asal Perancis itu, yang pada 1942 menulis “Le Mythe de Sisyphe” (Mitos Sisifus).

Sisifus adalah tokoh dalam mitologi Yunani yang dikutuk para dewa untuk selama lamanya mengulangi tugas yang sia sia, yakni mendorong batu ke puncak gunung, namun ketika hendak mencapai puncak, batu itu menggelinding jatuh kembali. Sisifus pun harus mengulangi pekerjaan mendorong batu itu ke puncak, lalu jatuh lagi, lalu dorong lagi, begitu seterusnya. Mengapa Sisifus dikutuk? Karena ia mencuri rahasia para dewa.

Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang diteken pada Selasa (5/5/2020), menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan mulai berlaku per 1 Juli 2020. Rinciannya, iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000 dari sebelumnya Rp 80.000, Kelas II naik menjadi Rp 100.000 dari sebelumnya Rp 51.000, dan Kelas III naik menjadi Rp 42.000 dari sebelumnya Rp 25.500. Namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 untuk Kelas III sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Meski demikian, pada 2021 subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7000, sehingga yang harus dibayarkan peserta Kelas III adalah Rp 35.000. Pada Oktober 2019, Presiden Jokowi juga menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan tersebut pada akhir Februari 2020 melalui putusan bernomor 7/P/HUM/2020.

Gugatan judicial review atau uji materi atas Perpres No 75 Tahun 2019 diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI). Kini, KPCDI berencana kembali mengajukan juducial review atas Perpres No 64/2020. Akankah MA kembali menganulir kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan Presiden Jokowi kali ini?

Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, Jokowi melakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu secara diam diam, tanpa didahului wacana atau pengumuman. Kenaikan dilakukan di tengah terpuruknya ekonomi rakyat akibat pukulan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid 19. Mungkinkah Jokowi secara diam diam pula telah mencuri rahasia para dewa (rakyat), sehingga ia akan kembali dikutuk melalui keputusan MA yang akan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu?

Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, bila MA konsisten dengan dalil dalil hukumnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan kali ini pun akan kembali dibatalkan MA. Lalu, apa alasan MA waktu itu membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan mengabulkan judicial review KPCDI? Dalam pertimbangannya, MA melihat ada ketidaksesuaian Perpres No 75 Tahun 2019 tersebut dengan beberapa undang undang, termasuk Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Jadi, bila nanti MA kembali membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sudah ada yurisprudensinya. Apalagi secara faktual rakyat Indonesia, terutama rakyat miskin yang merupakan peserta mayoritas BPJS Kesehatan, saat ini sedang terpuruk ekonominya akibat pandemi Covid 19. Bila demikian, mengapa Presiden Jokowi mengambil langkah yang akan sia sia belaka?

Bukan hanya sia sia, kebijakan Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan juga bertentangan dengan putusan MA yang bersifat final dan mengikat (final and binding) terhadap semua orang, termasuk Presiden. Mengutip pendapatpakar hukum tata negara Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, langkah Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan putusan MA. Langkah itu dapat disebut sebagai pengabaian terhadap hukum atau "disobedience of law".

Presiden Jokowi memang terlihat menyiasati dan mengantisipasi kemungkinan MA kembali membatalkan perpresnya. Caranya? Ialah dengan membuat nominal kenaikan iuran di dalam Perpres No 64/2020 sedikit lebih rendah daripada dalam Perpres No 75/2019. Namun, siasat ini justru ditengarai sebagai penyelundupan hukum. Bila MA konsisten dengan pertimbangannya saat membatalkan Perpres No 75/2019, maka MA pun diyakini akan membatalkan Perpres No 64/2020 bila nanti dimohonkan uji materi. Semoga!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *