134.151 Spesimen dari 96.717 Orang Telah Diperiksa Deteksi Covid-19

Juru Bicara Pemerintah untuk PenangananCovid 19, Achmad Yurianto, mengungkapkanpemerintah telah memeriksa 134ribu lebih spesimen. Jumlah spesimen tersebut berasal dari 96.717 orang. Pemeriksaan spesimen tersebutmenggunakan metode real time polymerase chain reaction (PCR).

Pernyataan ini ia sampaikan dalam keterangan resminya di Media Center Gugus Tugas Percepatan PenangananCovid 19, Graha (BNPB), Jakarta, yang disiarkan langsung pada Kamis (7/5/2020) sore. "Pemeriksaan spesimen yangdilakukan dengan real time PCR sudah mencapai134.151 dari 96.717 orang," kata Yurianto, Kamis, dikutip dari YouTubeKompas TV. Ia menyebutkan dari 96.717 orang yang diperiksa, sebanyak 12.776 orang telah dikonfirmasi positifCovid 19.

"Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami dapatkan kasus konfirmasi positif bertambah 338, sehingga menjadi 12.776 orang"ujarnya. "Sementara dari konfirmasi kasus positif yang kami rawat ada 64 yang sudah sembuh, sehingga totalnya menjadi 2.381 orang," imbuhnya. Yuri menuturkan sebaran pasien sembuh terbanyakberada diDKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Bali, dan Jawa Barat.

Lebih lanjut Yuri menuturkan terkait jumlah pasien yang meninggal akibat Covid 19. "(Hari ini) ada 35 yang meninggal dari kasus terkonfirmasi positif, sehingga totalnya menjadi 930 orang," jelasnya. Kemudian Yuri mengungkapkan terkait data secara akumulatif Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) hingga7 Mei 2020.

Dari data yang didapatkan hingga Kamis pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan ODP sebanyak 2.729 sehingga total menjadi 243.455 orang. "Orang Dalam Pemantauanakumulatif terdapat 243.455 orang," ungkapnya. Yuriantomenyebutkan 200 ribu lebih orangberstatus ODP telah selesai dipantau oleh pemerintahdan dinyatakan sehat.

Sementara untuk yang PDP, ia menuturkantelah terjadi penambahan sebanyak 1.576 orang. Artinyahingga kini secara totalstatusPDP di Indonesia jumlahnya menjadi 28.508 orang. "Ini masih akan menunggu pemeriksaan PCR dan sebagian sudah selesai diawasi secara khusus, sehingga telah di keluarkan dari daftar PDP," ungkapnya.

"354 kabupaten dan kota terdampakCovid 19di 34 provinsi," tegasnya. Gugus Tugas Percepatan PenangananCovid 19menerbitkan surat edaran tentang Kriteria Pembatasan Orang dalam rangka Percepatan Penangananvirus corona(Covid 19). Dalam surat edaran tersebut terdapat syarat dan ketentuan bagi sebagian warga yang diperbolehkan untuk berpergian selama pandemiCovid 19.

Hal tersebut disampaikan olehKetua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan PenangananCovid 19Doni Monardo dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Doni menuturkan mereka yang diperbolehkan berpergian merupakan orang orang yang memiliki kegiatan terkait penangananCovid 19. "Adapun yang dikecualikan untuk bisa melakukan kegiatan yakni yang berhubungan dengan penangananCovid 19," tegas Doni yang dikutip dari YouTubeBNPB Indonesia,Kamis.

"Antara lain adalah aparatur sipil negara, TNI dan Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, NGO yang tentu semuanya berhubungan dengan penanganan Covid 19," imbuhnya. Selain pihak pihak yang telah disebutkan Doni, pemerintah juga memberikan pengecualian bagi masyarakat yangtengah mengalami musibah dan kemalangan. "Termasuk juga pengecualian juga diberikan kepada masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan seperti meninggal atau ada keluarga yang sakit keras," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Doni juga menyebutpekerja migran Indonesia dan WNI, pelajar, dan mahasiswa yang akan kembali ke tanah air juga diperbolehkan menggunakan moda transportasi. Kendati demikian tedapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pihak yang akan berpergian. Doni mengatakan syarat pertama, yaknibagi pegawai instansi pemerintah, diwajibkan untuk memilki surat izin dari atasanminimal setara dengan eselon II, lalu kepala kantor.

Sementara itu bagi wirausahawan yang berhubungan denganCovid 19namun tidak memiliki instansi, makadiperlukan adanya surat pernyataan dari yang bersangkutan dan ditanda tangani diatas materai. "Dan harus diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat," jelasnya. Semua masyarakat yang memilki kesempatan untuk berpergian diwajibkan memiliki surat keterangan sehat.

"Artinya mereka yang akan berpergian harus dalam keadaan sehat dan kembalinyapun harus sehat," imbuhnya. Surat keterangan ini, kata Doni, harus diperoleh dari dokter, rumah sakit, puskesmas, maupun klinik kilinik yang ada di daerah setelah melalui serangkaian kesehatan termasuk PCR tes dan rapid tes. Selanjutnya kegiatan ini juga harus berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan senantiasa menjaga kebersihan tangan serta tidak menyentuh bagian wajah," ungkap Doni. "Kepergian mereka juga harus menunjukan bukti tiket pergi dan pulang," sambungnya. Lebih lanjut, Doni menegaskan selama pandemiCovid 19pemerintah tetap melarang masyarakat untuk melakukan mudik.

Kecuali bagi pihak pihak yang memiliki hubungan dalam penangananCovid 19. "Mudik tetap dilarang, yang ada adalah sejumlah kegiatan untuk masyarakat, pejabat atau instansi yang berhubungan dengan penangananCovid 19," tegasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *